E-Government & Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah di seluruh dunia saat ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif. Menyebabkan E-Government semakin berperan penting bagi pengambil keputusan.

Perubahan-perubahan yang sedang dan telah terjadi menuntut pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparansi, dan mampu menjawab perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua tuntutan masyarakat (Anonymous:2003) :

1. Pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara
2. Pengadaan fasilitas partisipasi dan dialog publik agar aspirasinya dapat didengar

Dalam OEDC e-book disebutkan bahwa good governance mempunyai karakteristik: Participation, Transparency, Effectiveness and Efficiency, Responsiveness, Accountability, Equity and Inclusiveness, Rule of Law.

Keuntungan E-Government:

• Transparansi informasi dari pemerintah kepada publik
• Peningkatan kualitas pelayanan dalam segala hal
• Membangun dan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah
• Menutup pintu korupsi aparat pemerintah
• Mengurangi tingkat kesalahan duplikasi data melalui basis data yang terintegrasi
• Menghemat anggaran dan efisiensi
• Meningkatkan kepuasan pada masyarakat

Contoh implementasi penggunaan E-Government di Indonesia, sesuai Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang "Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Indonesia" berisi panduan yang sudah disosialisasikan

 

1. Panduan pembangunan infrastruktur portal pemrintah
2. Panduan manajemen sistem dokumen elektronik
3. Panduan penyusunan rencana induk pengembangan lembaga
4. Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah
5. Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM

E-Goverment berdasarkan relasi:

1. Government to Citizens (G2C), pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.
2. Government to Business (G2B), salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan entiti bisnis membutuhkan banyak data dan informasi yang dimiliki pemerintah.
3. Government to Government (G2G), interaksi antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lain untuk memperlancar kerja sama dalam berbagai bidang.
4. Government to Employee (G2E), pada akhirnya e-gov juga ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai yang bekerja sebagai pelayan masyarakat.

Contoh penerapan E-Government:

"Quick Count"

Adalah penghitungan secara cepat hasil pemilihan umum dengan menggunakan TPS sampel. Dengan quick count hasil perhitungan bisa diketahui dalam hitungan jam setelah TPS ditutup. Quick count tidak hanya mengaplikasikan teknologi informasi tapi juga ilmu statistika dalam prakteknya. 

thanks to...

http://dedy9o.blogspot.com/2013/03/e-government.html#sthash.vqgzfRcO.dpuf

http://puzzleminds.com/penerapan-e-government-sebagai-media-transparansi-dan-akuntabilitas-pemerintah/#sthash.HwzbH4dy.dpuf

http://shindyawati.wordpress.com/2013/03/20/definisi-dan-implementasi-e-government-2/